Kasus Pengadaan Bibit Nanas Dinas TPHBun Sulsel, Enam Orang Dicekal Kejati

RUPAMATA.ID,MAKASSAR--Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri (cekal) terhadap enam orang yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Permohonan pencekalan tersebut diajukan langsung oleh Kepala Kejati Sulsel, Dr Didik Farkhan Alisyahdi, kepada Jaksa Agung Muda Intelijen guna kepentingan penyidikan perkara yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Langkah ini diambil untuk memastikan proses penyidikan berjalan lancar dan mencegah pihak-pihak terkait melarikan diri ke luar negeri,” kata Didik Farkhan di Kantor Kejati Sulsel, Selasa (30/12/2025).

Berdasarkan dokumen permohonan Nomor R-2708/P.4/Dip.4/12/2025, enam orang yang diajukan pencekalan berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta. Salah satu di antaranya merupakan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan.

Didik menegaskan, hingga saat ini keenam orang tersebut masih berstatus sebagai saksi. Penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek pengadaan bibit nanas dengan nilai anggaran sekitar Rp60 miliar.

Sebelumnya, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel telah memeriksa mantan Pj Gubernur Sulsel berinisial BB pada Rabu (17/12/2025). 

Pemeriksaan berlangsung sekitar 10 jam untuk mendalami kebijakan terkait proyek tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik menduga adanya praktik penggelembungan harga (mark-up) serta indikasi pengadaan fiktif.

Untuk menguatkan pembuktian, penyidik telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas TPHBun, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta kantor pihak rekanan. Ratusan dokumen kontrak dan bukti transaksi keuangan turut disita.

Selain itu, lebih dari 20 orang saksi dari unsur birokrasi, swasta, hingga kelompok tani telah diperiksa.

Kejati Sulsel menegaskan komitmennya menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan demi menyelamatkan keuangan negara serta menjaga integritas tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.(*)

Jurnalis: Fatimah