Perumahan Pesona Mario di Demo Massa, Pengembang Diduga Langgar Izin

RUPAMATA.ID, PAREPARE--Warga Jalan Syamsul Bahri yang didampingi LSM Pakar menggelar aksi unjuk rasa menuntut penghentian pembangunan Perumahan Pesona Mario yang diduga melanggar perizinan dan tata ruang di Parepare, Jumat (20/2/2026).

Aksi digelar di tiga titik, yakni lokasi perumahan, Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), hingga Kantor Wali Kota Parepare. Massa menilai pemerintah lamban menindak dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan warga dan lingkungan.

Perwakilan LSM Pakar, Tenry Wara, menegaskan proyek yang dikembangkan Mario Bakti Group tersebut diduga menyalahi site plan serta tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk sejumlah unit tambahan.

Menurutnya, dari total 43 unit dalam dokumen awal, ditemukan enam unit tambahan yang terdiri atas empat rumah dan dua ruko di luar site plan.

“Ini bukan pelanggaran kecil. Tambahan enam unit ini tidak tercantum dalam site plan dan diduga tidak memiliki PBG. Ini jelas melanggar aturan,” tegas Tenry dalam orasinya.

Selain dugaan pelanggaran administratif, massa juga menyoroti potensi pelanggaran tata ruang, terutama terkait alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) wajib 30 persen menjadi bangunan perumahan.

Mereka menilai hal tersebut berpotensi menghilangkan ruang resapan air dan berdampak jangka panjang terhadap lingkungan serta keselamatan warga.

“Kalau RTH diubah jadi bangunan, siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi banjir atau longsor?” ujar salah satu peserta aksi.

Isu keselamatan menjadi sorotan utama. Warga mengungkapkan struktur talud proyek hanya berjarak sekitar satu meter dari rumah mereka, jauh dari standar teknis ideal yang berkisar 5 hingga 10 meter.

Selain itu, sistem drainase disebut belum memadai dan berpotensi memicu banjir di kawasan padat penduduk. Penggunaan septic tank individual di atas tanah timbunan gembur juga dinilai berisiko mencemari air tanah warga.

Massa mendesak penghentian sementara pembangunan, audit menyeluruh dan transparan, pemulihan fungsi RTH, serta pelibatan aparat penegak hukum dan lembaga independen untuk mengusut dugaan pelanggaran.

Menanggapi tekanan warga, Kepala Dinas Perkimtan Parepare, Jenamar Aslan, menyatakan pihaknya telah mengeluarkan surat teguran kepada pengembang.

“Kami sudah minta seluruh aktivitas dihentikan. Audit perizinan akan dilakukan. Jika tidak patuh, izin bisa dibekukan bahkan dicabut,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten II Setdako Parepare, Andi Ardian, mengakui adanya ketidaksesuaian antara pembangunan di lapangan dengan dokumen site plan.

“Hasil investigasi awal memang menemukan enam unit tambahan di luar site plan dan tidak memiliki PBG. Kami juga minta uji laboratorium terhadap struktur talud,” ujarnya.

Meski demikian, warga menilai langkah pemerintah belum cukup tegas. Mereka meminta transparansi hasil audit dan penegakan hukum secara adil. Aksi ini disebut sebagai peringatan keras bagi pemerintah dan pengembang agar tidak mengabaikan keselamatan serta hak masyarakat di sekitar proyek.(*)

Jurnalis: Fatimah