Sinergi KPP Pratama dan Disdukcapil Parepare Dorong Pemadanan NIK-NPWP Lewat FKP 2026
RUPAMATA.ID, PAREPARE--Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah strategis ini mengemuka dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang dihelat pada Kamis (15/10/26).
Kepala KPP Pratama Parepare, Basuki Purnama, menjelaskan bahwa pemutakhiran data kependudukan kini bertransformasi dari sistem manual berbasis kertas menjadi digital demi melindungi kerahasiaan data masyarakat.
"Melalui integrasi dengan NPWP, kerahasiaan data warga akan semakin kuat karena sistemnya sudah berbasis digital secara menyeluruh," ujar Basuki.
Sebagai bentuk tindak lanjut kolaborasi tersebut, KPP Pratama Parepare berencana mengundang pihak Disdukcapil untuk membuka stan atau gerai layanan khusus pada kegiatan "Hari Uang" yang dijadwalkan berlangsung di Aula KPP Pratama Parepare pada akhir Oktober 2026. Langkah ini diharapkan dapat memfasilitasi pegawai Kementerian Keuangan maupun masyarakat umum dalam melakukan pemadanan data secara mudah.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kota Parepare, Hj. Sri Meriani, menyambut baik kolaborasi lintas instansi ini. Menurutnya, NIK merupakan pintu utama bagi validitas data perpajakan.
"NPWP dan NIK adalah satu kesatuan informasi data pribadi warga negara yang sangat krusial dan tidak bisa dipisahkan serta harus berada dalam zona aman," tegas Hj. Sri Meriani.
Ia juga menambahkan bahwa sosialisasi ini sekaligus mendorong masyarakat untuk segera melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan IKD, dokumen kependudukan tersimpan secara aman di dalam ponsel pintar masing-masing pemilik dan dilengkapi sistem pengamanan berlapis sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain.(*)
