Antara Data dan Drama: Kinerja Pemerintah Parepare dalam Kontestasi Narasi Politik Lokal

Oleh: Nahrul Hayat

Dosen Ilmu Komunikasi IAIN Parepare

RUPAMATA.ID,PAREPARE--Di banyak kota, dinamika politik kerap berakselerasi melampaui ritme fakta empiris yang menuntun arah kebijakan. Parepare pun, tidak luput dari situasi yang serupa. 

Sebuah ruang sosial yang diskursus politiknya kadang melompat lebih cepat daripada data yang sesungguhnya tengah bertutur lebih lambat. Pada saat sejumlah indikator menunjukkan perbaikan yang tenang, narasi politik justru sering menampilkan keadaan tegang. 

Seolah ada jarak antara apa yang dikerjakan dan apa yang dipercakapkan, ketidaksesuain antara kerja data dan drama kata. Padahal, ketika menelusuri capaian 2025, terlihat jejak perubahan yang berjalan tanpa banyak hiruk-pikuk.

Pertumbuhan ekonomi Parepare pada Triwulan II 2025 tercatat tumbuh 4,46% secara year-on-year, sementara monitoring pembangunan menunjukkan kinerja fisik telah mencapai 72,02% pada Triwulan III. Serapan belanja daerah berada pada kisaran 56% per akhir September. 

Bahkan pada November 2025, BPS Kota Parepare menyajikan data penurunan tingkat penganguran terbuka di angka 4.98%. sebuah pola yang lazim dalam fase konsolidasi program pascapandemi di banyak kota lain.

Namun paradoks muncul ketika data yang bergerak stabil justru tenggelam oleh narasi politik yang lebih gaduh. Di ruang publik, Parepare kerap digambarkan letih, stagnan bahkan konfliktual. 

Padahal fakta tahun 2025 menunjukkan sebaliknya dimana investasi baru mengalir di sektor perdagangan, aktivitas ekonomi lokal menguat, dan sejumlah proyek pembangunan berjalan sesuai tahapan. Kontras inilah yang membentuk kabut wacana. Dalam kontestasi narasi politik lokal, drama dapat lebih nyaring daripada data. 

Ketika Agenda Publik Dibentuk oleh Sorotan Emosi, Bukan oleh Substansi

Narasi kritis dalam politik tentu perlu, bahkan penting. Kritik menjaga kewarasan demokrasi. Namun yang menjadi soal adalah ketika kritik berubah menjadi dramaturgi, lebih ingin menghasilkan tepuk tangan daripada pemahaman. Parepare pun menjadi panggung tempat opini yang bising sering mengalahkan data yang sunyi.

Fenomena ini sebetulnya selaras dengan apa yang dikenal dalam ilmu komunikasi sebagai Agenda Setting. Teori ini mengasumsikan bahwa media dapat menunjukkan apa yang perlu dipikirkan publik. Dengan kata lain, isu yang paling sering disorot akan dianggap publik sebagai isu terpenting, meski data objektif menunjukkan proporsi yang berbeda.

Di Kota Parepare, keluhan layanan publik atau dinamika politik antara eksekutif dan legislatif sering menjadi pusat pemberitaan. Sebaliknya, indikator ekonomi, fiskal, dan pembangunan yang justru menunjukkan tren positif jarang menjadi headline. Maka narasi stagnasi pun seolah masuk akal, padahal datanya justru bergerak sebaliknya.

Ketika Fakta Dibingkai Menjadi Cerita

Tetapi sorotan saja tidak cukup menjelaskan mengapa citra stagnasi lebih keras terdengar dibandingkan data progresif. Di sinilah Teori Framing bekerja. Fakta, betapapun netralnya, akan tampak berbeda tergantung bingkai yang mengelilinginya.

Ketika sebuah pencapaian disajikan dalam bingkai sinis, ia terlihat kecil. Sebaliknya, sebuah hambatan kecil bila dibingkai dramatis dapat tampak seperti bencana. Dan dalam era media sosial yang penuh dengan komodifikasi emosi, bingkai negatif kadang berjalan jauh lebih cepat daripada konteks positif.

Maka tidak mengherankan bila sebagian warga merasakan narasi yang lebih muram daripada kenyataan. Ini bukan karena datanya gelap, tetapi karena bingkainya dikaburkan oleh opini yang riuh.

Mediatisasi Politik: Kerja yang Tidak Viral Jadi Tak Terlihat

Ada sebab lain yang membuat persepsi tidak simetris dengan realita. Dewasa ini, logika komunikasi pemerintahan tidak lagi ditentukan oleh ritme birokrasi, tetapi oleh logika media digital. 

Dalam literatur Mediatisasi Politik, dijelaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh implementasinya, tetapi juga oleh kemampuannya untuk tampil dalam bahasa media melalui text visual yang cepat, emosional, dan mudah dibagikan.

Kerja teknokratis seperti rapat anggaran, program dan pelayanan, progres fisik proyek, dan prakarsa event ekonomi booster adalah kerja yang penting namun sering kali tidak “instagrammable”. 

Di sisi lain, komplain individual, miskomunikasi birokrasi, atau gesekan politik antar elit lokal sangat mudah menjadi viral. Maka ruang digital pun menghadirkan ilusi dimana yang viral dianggap mewakili keseluruhan, meski proporsinya kecil.

Di sinilah Parepare menghadapi tantangannya. Pemerintah bekerja dalam bahasa data, sementara publik mengonsumsi kabar dalam bahasa drama. Dua bahasa yang berbeda tidak akan pernah bertemu bila tidak ada penerjemahnya, yaitu komunikasi publik yang jernih, manusiawi, dan terencana.

Harmonisasi komunikasi publik dan arus wacana media

Beberapa warga mungkin bertanya, jika datanya baik, mengapa persepsi sebagian publik tetap muram? Hali ini karena persepsi dibentuk bukan hanya oleh angka, tetapi oleh pengalaman pribadi, cerita yang beredar, dan cara media membingkai peristiwa. Tiga lapisan inilah yang dapat menyebabkan adanya kesan publik yang berbeda dari kenyataan sebenarnya.

Maka komunikasi pemerintahan tidak cukup hanya mengumumkan capaian; ia harus merawat makna. Tidak cukup menghadirkan angka; ia harus mengisahkan perjalanan angka agar diterima akal sekaligus hati.

Pada akhirnya, Parepare tidak membutuhkan drama baru. Ia butuh dialog baru. Dialog yang membiarkan data berbicara, membiarkan kritik tetap hidup, dan membiarkan politik kembali pada tujuan mulianya untuk merawat kota dan menyejahterahkan warganya.

Jika drama adalah api, maka data adalah cahaya. Dalam gaduh dan gelap, sebuah kota hanya dapat melangkah maju jika ia memilih cahaya sebagai penuntun. (*)