Dewan Anak Nelayan Janji Perjuangkan Hak Rakyat, Sappe: Saya Tidak Takut
RUPAMATA.ID,PAREPARE--Anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sappe, menggelar reses untuk menjaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat, Sabtu (20/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Sappe yang dikenal vokal menyuarakan kepentingan rakyat menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa rasa takut.
“Saya pribadi tidak punya rasa takut. Apa yang disampaikan masyarakat akan tetap kami sampaikan ke pemerintah, meskipun risikonya besar,” tegasnya.
Ia menyebut perannya sebagai wakil rakyat adalah menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah, serta siap mengemban amanah tersebut secara bertanggung jawab.
Dari hasil dialog bersama warga, muncul dua usulan utama, yakni perbaikan jalan setapak dan peningkatan jalan lingkungan. Ia menyampaikan bahwa usulan perbaikan jalan lingkungan sudah mendapatkan alokasi anggaran dan akan segera direalisasikan, sementara perbaikan jalan setapak akan diusulkan pada tahun anggaran 2026.
Selain menampung aspirasi, Sappe juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang saat ini dinilai cukup mengkhawatirkan. Menurutnya, hampir separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Parepare terserap untuk belanja pegawai.
“Belanja pegawai sudah mencapai 47 persen, padahal batas mandatory spending seharusnya hanya 30 persen. Ini diperberat lagi dengan rencana pengangkatan 1.020 pegawai P3K yang membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp16 miliar per tahun, sementara tahun depan ada pengurangan anggaran hingga Rp200 miliar,” jelasnya.
Ia pun tak segan mengkritisi penggunaan APBD yang dianggap tidak efisien, seperti untuk kegiatan pelatihan maupun festival. Menurutnya, program-program tersebut belum mencerminkan prinsip efisiensi anggaran yang semestinya dijalankan.
“Masih banyak belanja yang tidak berorientasi pada efisiensi, contohnya pelatihan dan festival yang menggunakan APBD,” ujarnya.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Sappe mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Ia menilai daerah yang mampu menyampaikan kebutuhan secara baik berpeluang besar mendapatkan kucuran dana dari APBN.
“Pemerintah pusat membuka ruang komunikasi bagi daerah untuk mempresentasikan kebutuhannya. Jika itu dimanfaatkan, daerah bisa mendapat dukungan anggaran dari pusat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sappe menyebut dalam APBD Perubahan pihaknya bersama DPRD telah memangkas sejumlah program yang dinilai tidak sejalan dengan 18 janji politik walikota.(*)
Jurnalis: Fatimah
